Pembatalan hibah atas harta waris dapat terjadi ketika pemberian harta kepada salah satu ahli waris ternyata menghilangkan atau merugikan hak ahli waris lainnya. Persoalan tersebut menjadi pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017.
Dalam perkara ini, tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan orang tua para pihak telah dihibahkan kepada salah satu anak. Ahli waris lainnya kemudian menggugat karena menganggap objek tersebut merupakan harta waris yang belum dibagi dan hibah tersebut merugikan hak mereka sebagai ahli waris.
Mahkamah Agung pada akhirnya menolak permohonan kasasi dan menyatakan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Salah satu pertimbangan penting MA adalah bahwa hibah yang dibuat pewaris kepada salah satu ahli waris dengan menghilangkan hak ahli waris lainnya merupakan hibah yang cacat secara hukum.
Perkara ini penting bagi masyarakat yang menghadapi situasi ketika tanah atau rumah peninggalan orang tua telah dihibahkan kepada salah satu saudara, terutama apabila pembagian warisan belum pernah dilakukan.
Ringkasan Perkara Pembatalan Hibah atas Harta Waris
Perkara ini melibatkan beberapa anak dari pasangan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio.
Para Penggugat adalah:
- Ny. Risa Pahala (Lim Bie Nio); dan
- Ny. Lim Le Tjoe.
Sedangkan Tergugat adalah Ny. Euphemia Megasari (In Nio, Lim). Dalam perkara tersebut, Budiarti Karnadi, S.H., Notaris/PPAT, berkedudukan sebagai Turut Tergugat.
Objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor XX, Kelurahan XXXX Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 925 m².
Semula objek tersebut tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara atas nama Tjoa Ay Nio.
Mengapa harta tersebut menjadi objek sengketa?
Salah satu fakta penting dalam perkara ini adalah waktu meninggalnya pewaris.
Almarhum Lim Hian Kang meninggal dunia pada 11 Oktober 1989. Setelah itu, pada 7 Desember 1989, dibuat Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 yang memberikan objek tanah dan bangunan kepada Euphemia Megasari. an setelah salah satu pemilik sebelumnya meninggal dunia.
Persoalannya kemudian adalah apakah objek tersebut masih merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diperhitungkan dalam pembagian warisan atau dapat sepenuhnya diberikan kepada salah satu anak.
Para Penggugat berpendapat bahwa objek tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi.
Mereka juga menyatakan hibah tersebut merugikan legitime portie, yaitu bagian mutlak tertentu dari harta peninggalan yang menurut hukum waris perdata dilindungi bagi ahli waris dalam garis lurus.
Secara umum, istilah legitieme portie merujuk pada bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat begitu saja ditiadakan melalui pemberian atau wasiat.
Akta Hibah dan Status Tanah Setelah Hibah
Setelah Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 dibuat, objek tanah tersebut kemudian mengalami perubahan administrasi pertanahan.
Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan permohonan sehingga objek tersebut kemudian dibalik nama dan ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari.
Hal tersebut menjadi salah satu persoalan penting. Sebab, keberadaan sertifikat atas nama seseorang tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila kemudian terdapat pihak lain yang mendalilkan bahwa tanah tersebut sebenarnya merupakan bagian dari harta warisan.
Dengan kata lain, dalam sengketa pembatalan hibah atas harta waris, pengadilan dapat melihat tidak hanya dokumen kepemilikan formal, tetapi juga asal-usul harta, hubungan hukum para pihak, dan hak ahli waris.
Riwayat Putusan Pembatalan Hibah atas Harta Waris
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Perkara pertama kali diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2015.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
Pada pokoknya, PN Jakarta Pusat:
- menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah;
- menyatakan objek sengketa sebagai harta peninggalan yang belum dibagi;
- menyatakan Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tanggal 7 Desember 1989 batal dengan segala akibat hukumnya;
- menetapkan bagian mutlak atau legitime portie;
- dan memerintahkan agar objek tanah dan bangunan diserahkan untuk dibagi menurut hak masing-masing.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Tergugat kemudian mengajukan banding.
Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 435/PDT/2016/PT DKI tanggal 12 Oktober 2016 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Setelah itu, Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Alasan Kasasi dalam Sengketa Hibah Warisan
Tergugat mengajukan sejumlah keberatan terhadap putusan Judex Facti. Salah satunya adalah mengenai legitime portie.
Tergugat berpendapat bahwa Judex Facti telah menetapkan bagian mutlak dengan cara yang tidak sesuai dengan posita dan petitum gugatan.
Tergugat juga mempermasalahkan perhitungan bagian Para Penggugat. Menurut Tergugat, apabila masing-masing Penggugat memperoleh bagian sebagaimana yang diminta, jumlahnya justru akan melebihi keseluruhan objek yang disengketakan.
Selain itu, Tergugat mengajukan keberatan mengenai gugatan kurang pihak.
Menurut Tergugat, pihak-pihak tertentu seharusnya ikut ditarik dalam perkara, antara lain Kantor Pertanahan, ahli waris dari anak-anak pewaris yang telah meninggal, dan protokol Notaris/PPAT.
Pertimbangan MA tentang Pembatalan Hibah atas Harta Waris
Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi. MA menilai bahwa putusan Judex Facti, yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak salah menerapkan hukum.
Ada beberapa poin penting dalam pertimbangan tersebut.
1. Hibah yang menghilangkan hak ahli waris lain dapat cacat hukum
Pertimbangan paling penting dalam perkara ini adalah:
“Bahwa hibah yang dibuat oleh pewaris untuk salah satu ahli waris dengan menghilangkan hak ahli waris lainnya untuk menerima bagiannya maka hibah tersebut adalah cacat secara hukum.”
Pertimbangan tersebut menjadi dasar penting untuk memahami pembatalan hibah atas harta waris dalam perkara ini.
Artinya, hibah tidak semata-mata dinilai berdasarkan adanya akta hibah.
Pengadilan juga mempertimbangkan akibat hukum hibah terhadap hak ahli waris lainnya.
2. Objek sengketa merupakan harta waris yang belum dibagi
Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut terbukti merupakan peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang belum dibagi waris.
Fakta ini sangat penting.
Apabila harta peninggalan belum dibagi, maka status dan hak masing-masing ahli waris harus diperhitungkan sebelum dilakukan pengalihan yang dapat mempengaruhi hak mereka.
3. Hibah diberikan kepada salah satu ahli waris
Dalam perkara tersebut, objek sengketa dihibahkan seluruhnya kepada salah satu anak.
Menurut pertimbangan MA, tindakan tersebut mengakibatkan hak ahli waris lainnya sebagai ahli waris bersama menjadi hilang.
Karena itu, MA mempertahankan kesimpulan Judex Facti bahwa hibah atas objek sengketa tersebut cacat secara hukum.
Kaidah Hukum Putusan MA Nomor 2954 K/Pdt/2017
Dari putusan tersebut, beberapa prinsip hukum penting dapat dipetik.
Hibah yang dibuat pewaris kepada salah satu ahli waris dengan menghilangkan hak ahli waris lainnya dapat dinilai cacat secara hukum.
Selain itu:
- Status harta sebagai warisan yang belum dibagi merupakan fakta penting dalam menilai keabsahan pengalihan harta.
- Hibah kepada salah satu ahli waris tidak boleh dipandang terpisah dari hak ahli waris lainnya.
- Legitime portie menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika pemberian harta berpotensi mengurangi hak ahli waris yang dilindungi hukum.
- Akta hibah dan perubahan sertifikat tidak secara otomatis menutup kemungkinan munculnya sengketa keperdataan mengenai hak atas harta tersebut.
- Gugatan mengenai harta warisan harus disusun dengan memperhatikan kedudukan dan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa.
Namun, penting dicatat bahwa putusan ini tidak dapat dimaknai bahwa setiap hibah kepada anak otomatis batal.
Keabsahan hibah harus tetap dilihat berdasarkan fakta perkara, status harta, kewenangan pemberi hibah, hukum waris yang berlaku, serta ada atau tidaknya hak ahli waris yang dilanggar.
Legitime Portie dalam Pembatalan Hibah atas Harta Waris
Legitime portie merupakan konsep penting dalam hukum waris perdata.
Dalam perkara ini, Para Penggugat mendalilkan bahwa hibah telah melanggar bagian mutlak mereka sebagai ahli waris. Mereka mendasarkan dalil tersebut antara lain pada Pasal 913 KUHPerdata. putusan_2954_k_pdt_2017_2025061…
Tergugat kemudian mempermasalahkan apakah legitime portie tersebut harus terlebih dahulu dituntut oleh ahli waris.
Dalam konteks perkara ini, Mahkamah Agung tetap mempertahankan putusan Judex Facti yang memberikan perlindungan terhadap hak Para Penggugat.
Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak memberikan sebagian besar hartanya kepada satu anak, penting untuk terlebih dahulu memeriksa apakah pemberian tersebut akan berdampak pada bagian mutlak ahli waris lainnya.
Pembahasan lebih lanjut mengenai konsep tersebut dapat dibaca dalam artikel:
Pembatasan Wasiat dan Legitime Portie Menurut Hukum Waris Perdata
Apakah Semua Ahli Waris Harus Diperhatikan?
Sengketa ini juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya mengidentifikasi seluruh ahli waris.
Dalam perkara waris, kesalahan menentukan siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dapat menimbulkan persoalan kurang pihak.
Karena itu, sebelum mengajukan gugatan, perlu dilakukan pemeriksaan mengenai:
- siapa pewaris;
- kapan pewaris meninggal;
- siapa ahli warisnya;
- apakah ada ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu;
- apakah terdapat ahli waris pengganti;
- apakah harta telah dibagi atau masih menjadi boedel waris; dan
- siapa yang saat ini menguasai objek harta warisan.
Persoalan kurang pihak dalam sengketa waris juga dibahas dalam artikel:
Gugatan Waris Harus Menarik Seluruh Ahli Waris sebagai Tergugat
Namun perlu diperhatikan bahwa kebutuhan menarik pihak dalam suatu gugatan harus dilihat berdasarkan konstruksi hukum dan objek tuntutan masing-masing perkara, bukan semata-mata menggunakan satu aturan untuk seluruh jenis sengketa waris.
Pelajaran Hukum bagi Ahli Waris
Putusan ini memberikan beberapa pelajaran praktis.
1. Periksa asal-usul tanah sebelum menerima atau mengalihkan hibah
Jika sebuah tanah berasal dari orang tua yang telah meninggal, jangan hanya melihat siapa yang tercantum dalam sertifikat.
Periksa juga apakah tanah tersebut sebenarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang belum dibagi.
2. Jangan menganggap hibah selalu tidak dapat diganggu gugat
Akta hibah merupakan dokumen penting, tetapi apabila kemudian terbukti terdapat persoalan hak ahli waris, transaksi tersebut masih dapat menjadi objek sengketa.
3. Hitung hak ahli waris sebelum melakukan hibah
Sebelum memberikan tanah atau rumah kepada salah satu anak, terlebih dahulu identifikasi seluruh ahli waris dan hitung hak masing-masing berdasarkan sistem hukum waris yang berlaku.
4. Bedakan hibah dengan pembagian warisan
Hibah yang dilakukan ketika pemberi masih hidup mempunyai karakter hukum yang berbeda dengan pembagian harta peninggalan setelah pewaris meninggal.
Kesalahan membedakan kedua hal tersebut dapat menjadi sumber sengketa keluarga.
5. Pastikan seluruh dokumen waris tersedia
Dalam sengketa semacam ini, dokumen yang biasanya penting antara lain:
- akta kematian pewaris;
- dokumen hubungan keluarga;
- akta kelahiran;
- dokumen perkawinan;
- sertifikat tanah;
- Akta Hibah;
- dokumen peralihan hak;
- dan bukti lain mengenai asal-usul harta.
Hadapi sengketa waris? Konsultasikan permasalahan hukum waris Anda dengan Advokat dan dapatkan pendampingan hukum yang tepat.
